BerandaBogor.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bicara kemungkinan aturan work from home (WFH) 100 persen selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlangsung. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendukung apapun kebijakan yang diputuskan pemerintah nantinya.
“Kalau kita sih menyambut baik sih ya, menyambut baik langkah yang dipersiapkan pemerintah pusat. Kita sedang mempersiapkan pelaksanaannya (vaksinasi) di tanggal 11-25 (Januari),” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, saat dihubungi, Jumat (8/1/2021).
Terlebih lagi, ketersediaan kamar isolasi ataupun ICU untuk pasien COVID-19 di rumah sakit wilayah Bogor sudah menipis. Dengan adanya kebijakan PPKM ini dia berharap dapat menekan penyebaran virus Corona.
“Karena memang kita memahami, menyadari juga kondisi penambahan jumlah kasus ini, pada akhirnya kita terkendala dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit yang saat ini di Kota Bogor ICU dan ICCU-nya sudah mencapai 91 persen, tingkat keterisiannya,” ujarnya.
“Dan ini memang kalau kita hanya mengandalkan sisi kuratif, kita, kelihatannya tidak akan mampu menangani dari sisi penanganan secara sisi kuratif. Tetapi dengan adanya langkah-langkah pencegahan seperti PPKM ini, tentu kita harapkan potensi-potensi penularan di kegiatan masyarakat yang selama ini masih berlangsung, bisa dikurangi semaksimal mungkin,” lanjut Dedie.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan akan ada evaluasi harian-mingguan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tito menyebut nantinya kebijakan WFH 75% bisa meningkat menjadi 100% jika ada klaster Corona di perkantoran.
“Kita akan lakukan evaluasi harian. Evaluasi harian, evaluasi mingguan. Evaluasi harian-mingguan ini kita lihat, kalau sekarang kan 75% working from home, masih terjadi dan klasternya di mana, klasternya kantor, bisa 100%,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).
Tito mengatakan, apabila klaster kantor meningkat, kebijakan WFH bisa berubah menjadi 100%. Selain itu, sektor lain bisa diperketat berdasarkan hasil evaluasi.
“Kalau problemnya dine in yang sekarang 25% dan itu dine in jadi penyumbang terpenting, utama, dine in bisa 100%,” ujar Tito.
“Kalau itu kerumunannya apa, kegiatannya, itu jadi penyumbang, selama itu kita lihat penyumbang kenaikan itu akan ditekan,” tambahnya.
Sumber: Detik.com
Leave a Comment